|
Diskusi Demokrasi yang dilaksanakan runtin oleh PONDASI bersama OKP dan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya |
Bermula ketika Panwaslih Provinsi Aceh membuka seleksi penerimaan
Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tahun 2021, saya dan teman-teman
mengikuti tahapan seleksi secara daring dikarenakan kondisi Nasional masih
dalam tahap pencegahan wabah penyakit Covid-19. Seleksi dilakukan dengan 2
tahap; tahap mengisi form jati diri dan tes akademik secara online, satu minggu setelah nya
kami dinyatakan lulus sebanyak 15 Kader dari Aceh Barat Daya serta dilakukan
pengkaderan dasar di Oasis Hotel Banda Aceh, 21 sd 23 Juni 2021.
Dari sinilah kami mengenal para Komisioner Panwaslih Aceh Barat
Daya, terutama ibu Rismanidar yang saat itu membidangi pembinaan Kader SKPP. Setelah
mengikuti pengkaderan dasar, para kader di mintak untuk membuat Rencana Tindak
Lanjut (RTL) dan salahsatu RTL tersebut adalah membentuk wadah pergerakan kader
SKPP di Aceh Barat Daya. Wadah tersebut bernama “Pondok Dialog Demokrasi
(PONDASI)” yang diresmikan oleh Ketua Komisioner Panwaslih Aceh Barat Daya
bapak Ilman Sahputra pada tanggal 3 September 2021. Setahun setelahnya Panwaslih Provinsi Aceh melakukan evaluasi dan membentuk wadah alumni SKPP yang diresmikan di Nagan Raya, 23 sd 24 Juni 2022.
Dari wadah PONDASI, para Kader SKPP memulai pergerakannya dengan
membuat; Sosialiasi Pemilih Pemula, Dialog Demokorasi, Membantu kegiatan
Panwaslih dalam setiap sosialisasi, literasi, dan pembahasan issue-issue
terkini. Keberlangsungan kegiatan PONDASI sangat terbantu oleh kehadiran ibu
Rismanidar selaku pembina dan para komisioner lainnya, pada awal tahun 2022
sampai dengan akhir tahun Kader SKPP sangat rutin setiap jumat siang melakukan
pendidikan politik bersama para Komisioner, seperti ibu Rahma Rusli, ibu
Rismanidar, dan bapak Ilman Sahputra.
Hingga di pertengahan tahun 2023 ini PONDASI sudah terlibat dalam
10 kegiatan Panwaslih Aceh Barat Daya, beberapa Sosisalisai Pemilih Pemula, Dialog
Demokrasi rutin, dan dalam tahun ini PONDASI akan merilis sebuah buku tentang
perjalan Demokrasi di Indonesia. Dari 15
Kader SKPP, 5 diantaranya sudah menyelesaikan pengkaderan tingkat menengah dan
selebihnya di masih di tingkat dasar. Sejauh ini para kader SKPP masih aktif
dalam mengamati pelanggaran pemilu, sejak awal januari 2023 sudah 5 laporan
yang dilayangkan oleh SKPP kepada Panwaslih terkait pelanggaran APK dan perihal
kepemiluan lainnya.
Ini membuktikan bahwa SKPP Aceh Barat Daya sukses dalam
pengkaderan dan masih rasional dalam mengawasi demokrasi Indonesia, walau dari
15 kader yang masih aktif hanya tinggal beberapa. Hal ini dilatarbelakangi oleh
beberapa kendala seperti; pekerjaan, wilayah, dan organisasi politik. Hingga sampai
dipenghujung bulan juli 2023 saat pengumuman hasil tes Panwaslih Aceh Barat
Daya, para komisioner kami saat ini ketiga nama itu tidak terlihat dalam
lampiran. Walau kami yakin sebenarnya secara teknis dari soal-soal tes tersebut
tidak mungkin komisioner kami tidak bisa menjawab dengan baik, akan tetapi
kondisi dan garis tangan berpihak ke yang lain. Selamat purna tugas pahlawan
kami, selamat mengawal demokrasi secara partisipasi bersama kami. Selamat datang
komisioner baru, selamat mengawal demokrasi.
Penulis : Aris Faisal Djamin, S.H (Penulis merupakan Koordinator PONDASI SKPP Aceh Barat Daya sekaligus Koordinator CAKEP SKPP Wilayah Aceh Barat Daya).